Nur Cholis Site's

Oleh Nur Cholis Dwi Saputrro

Krisis pangan merupakan sebuah masalah klasik yang melanda bangsa ini, sebuah ironi bagi negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi. Krisis pangan bisa mengancam stabilitas sosial politik lantaran masalah itu berpotensi memicu kemarahan rakyat. Sejarah perekonomian dunia mengajarkan bahwa lonjakan harga pangan bisa meruntuhkan suatu rezim politik.  Sebagai salah satu contohnya di Indonesia tahun 1966,salah satu tuntutan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) adalah turunkan harga. Melihat kondisi saat ini dimana harga komoditas pangan dunia tahun ini melonjak 100– 200% dibandingkan tahun lalu. Seperti hanya pernyataan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Dominique Strauss-Kahn yang di kutip dari harian kompas (Selasa, 15/04/2008)  menyatakan bahwa krisis pangan berpotensi menimbulkan perang, hal itu dapat saja terjadi melihat realita sejarah masa silam yang telah membuktikannya.

Adanya krisis pangan ini mendorong aksi protes di beberapa negara  Kamerun, Nigeria, Filipina, dan juga negeri ini Indonesia. Hanya dalam waktu dua bulan peningkatan harga telah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Secara global, peningkatan harga mencapai 75%, bahkan lebih untuk beberapa sektor. Sementara itu, harga gandum naik 120% tahun lalu. Hal ini membuat harga roti meningkat dua kali lipat di negara-negara miskin. Masalah ini paling berdampak pada negara-negara berkembang karena sebagian besar pengeluaran masyarakat dihabiskan untuk makanan. Akibatnya, masyarakat di negara berkembang terancam kelaparan dan gizi buruk.Negara-negara miskin mulai mengurangi sektor perumahan dan beban utang agar bisa mengatasi harga makanan pokok yang tinggi.

Di Indonesia, krisis pangan saat ini terjadi akibat kebutuhan pangan yang tergantung kepada impor, dimana harganya melambung naik tak terkendali. Seperti yang dikatakan M Fadhil Hasan, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang di kutip dari harian kompas (Selasa, 15/04/2008)    mengatakan bahwa ”menjalarnya kelangkaan pangan ke isu di luar ekonomi merupakan potensi jangka menengah panjang. Saat ini, tekanan inflasi akibat harga pangan di dalam negeri masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Satu kesalahan utama pemerintah adalah diabaikannya sektor pertanian setelah krisis ekonomi 1997. Tidak ada perbaikan seperti penerapan teknologi baru, dan investasi infrastruktur untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang bertambah banyak”. Fenomena ini adalah sebuah akibat dari kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi sebagai inti dari Konsensus Washington.

Privatisasi. Akar dari masalah ini tidak hanya parsial pada aspek impor dan harga seperti yang sering didengungkan oleh pemerintah dan pers. Lebih besar dari itu, ternyata negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini di sektor pangan, kita telah tergantung oleh mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa.

Privatisasi sektor pangan—yang notabene merupakan kebutuhan pokok rakyat—tentunya tidak sesuai dengan mandat konstitusi RI, yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Faktanya, Bulog dijadikan privat, dan industri hilir pangan hingga distribusi (ekspor-impor) dikuasai oleh perusahaan seperti Cargill dan Charoen Phokpand. Mayoritas rakyat Indonesia jika tidak bekerja menjadi kuli di sektor pangan, pasti menjadi konsumen atau end-user. Privatisasi ini pun berdampak serius, sehingga berpotensi besar dikuasainya sektor pangan hanya oleh monopoli atau oligopoli (kartel)—seperti yang sudah terjadi saat ini.

Liberalisasi. Krisis pangan juga disebabkan oleh kebijakan dan praktek yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF), serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). Akibatnya negara dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas. Negara ini pun melakukan upaya liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan state obligation terhadap rakyat. Market access Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan hingga 0 persen seperti kedelai (1998, 2008) dan beras (1998). Sementara domestic subsidy untuk petani kita terus berkurang (tanah, irigasi, pupuk, bibit, teknologi dan insentif harga). Di sisi lain, export subsidy dari negara-negara overproduksi pangan seperti AS dan Uni Eropa—beserta perusahaan-perusahaannya—malah meningkat. Indonesia pun dibanjiri barang pangan murah, sehingga pasar dan harga domestik kita hancur (1995 hingga kini). Hal ini jelas membunuh petani kita.

Deregulasi. Beberapa kebijakan sangat dipermudah untuk perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka. Hal ini semakin parah dengan tidak diupayakannya secara serius pembangunan koperasi-koperasi dan UKM dalam produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan.

Dengan sistem kebijakan dan praktek ini, Indonesia kini tergantung kepada pasar internasional (harga dan tren komoditas). Maka saat terjadi perubahan pola-pola produksi-distribusi-konsumsi secara internasional, kita langsung terkena dampaknya. Kasus kedelai 2008 ini sebenarnya bukanlah yang pertama, karena ada kasus-kasus sebelumnya (beras pada tahun 1998, susu pada tahun 2007, dan minyak goreng pada tahun 2007). Hal ini akan sedikit banyak serupa pada beberapa komoditas pangan yang sangat vital bagi rakyat yang masih tergantung pada pasar internasional: beras, kedelai, jagung, gula, singkong dan minyak goreng.

Krisis pangan di awal tahun 2008 ini menunjukkan bahwasanya tesis tentang pasar bebas itu tidak berlaku untuk keselamatan umat manusia—terutama dalam hal pangan. Bahkan sejak aktifnya perdagangan bebas ini dipromosikan WTO, angka kelaparan di dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa (1996) menjadi 853 juta jiwa (2007).

Bank Dunia telah mengingatkan bahwa peningkatan harga pangan bukanlah fenomena sementara. Bank Dunia juga menyatakan harga tetap akan meningkat tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Bank Dunia memperkirakan harga mulai akan turun pada 2015. Jika kondisi krisis pangan seperti saat ini tidak segera diselesaikan maka peristiwa sejarah masa silam dapat terulang lagi, karena hal ini sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Sehingga kebijakan pemerintah harus dapat membendung kondisi yang ada agar tidak lebih parah lagi dan segera mengambil kebijakan untuk meningkatkan kemandiriaan pangan dalam negeri seperti dulu.

<Penulis adalah Peserta PPSDMS Nurul Fikri Angkatan II Regional IV Surabaya dan menjabat sebagai Presiden BEM ITS Periode 2007-2008>

Kondisi Transportasi Masal Yang Memperihatinkan

Oleh Nur Cholis Dwi Saputrro

Kebutuhan atas layanan transportasi merupakan bagian dari kebutuhan harian tiap  individu maupun sebagai komunitas. Karena itu, tidak heran bila membicarakan masalah transportasi akan menyentuh spektrum kehidupan yang lebih luas. Masalah transportasi yang kita amati sehari-hari hanya bagian dari gejala atau symptom masalah makro yang lebih luas. Setidaknya ada memakai empat faktor yang diperlukan dalam melakukan evaluasi sederhana kondisi transportasi saat ini, yaitu: keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan kenyamanan.

Aspek pertama dan utama adalah masalah keselamatan. Beruntunnya kecelakaan di angkutan udara telah memicu tindakan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh regulator beberapa tahun silam. Fenomena low cost carrier atau penerbangan yang terjangkau telah memberikan pilihan-pilihan perjalanan bagi masyarakat. Namun, hal ini tentunya harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap aspek keselamatan. Data dan fakta tentang perusahaan penerbangan seharusnya dapat diberikan secara transparan kepada publik sehingga masyarakat memiliki informasi yang cukup dalam menentukan pilihan penerbangan. Namun hingga saat ini sumber data apabila seseorang ingin melihat fakta dan kondisi angkutan udara, tersedia di situs-situs luar negeri yang mampu merekam dalam hitungan jam berbagai peristiwa kecelakaan di dunia.

Aspek kedua adalah keamanan. Berbagai survei transportasi, baik di perkotaan maupun antarkota dan desa, memperlihatkan bahwa para penumpang umumnya menempatkan aspek ini ke dalam pertimbangan utama dalam melakukan perjalanan. Kejadian kriminal dalam angkutan taksi yang mengemuka akhir-akhir ini patut menjadi perhatian regulator. Warna taksi yang hampir sama, catatan tindak kejahatan yang belum dibuka kepada publik, dan belum adanya sistem pengaduan yang handal dan responsif terhadap para pengguna merupakan sebagian dari permasalahan angkutan jenis ini.

Aspek ketiga adalah masalah keterjangkauan. Seseorang memilih alat angkut tentunya berdasarkan anggaran di kantong masing-masing. Pelayanan angkutan kelas ekonomi, yang sering kali dianggap sebagai kewajiban pelayanan umum (KPU), telah dicoba untuk diatur sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat tetap memiliki layanan angkutan dalam aktivitas kesehariannya. Meski demikian, pengaturan ini tentunya harus disesuaikan dengan kondisi aktual biaya yang harus dikeluarkan operator, ditambah dengan tingkat keuntungan yang wajar agar usaha angkutan dapat berjalan sesuai dengan hukum ekonomi. Mengatur tarif yang terlalu rendah akan menyebabkan tingkat keekonomian angkutan tidak tercapai dan secara perlahan dapat mengurangi jumlah armada. Sebagai referensi, pemerintah Beijing memberikan subsidi sebesar 50% dari operasi subway Beijing. Tiket seharga 3 RMB ditentukan agar masyarakat kebanyakan tidak mengeluarkan biaya transportasi lebih dari 5% dari pendapatannya. Di sini jelas posisi politik (political wol) pemerintah untuk memberikan akses transportasi bagi warganya dengan pertimbangan bahwa kegiatan ekonomi kota akan memberikan manfaat tidak langsung bagi semua warganya.

Aspek terakhir dari 4K adalah kenyamanan. Dalam suasana di mana jumlah alat angkut (supply) jauh lebih kecil dari kebutuhan penduduk (demand) maka aspek ini tampaknya terpaksa ditoleransi oleh para penumpang angkutan umum, utamanya yang berkantong pas-pasan. Kenyamanan tampaknya menjadi kemewahan bagi sebagian besar pengguna transportasi di Indonesia. Dari mulai mereka yang berjalan kaki, naik kendaraan tidak bermotor, sepeda motor, hingga kendaraan mewah tidak akan terlepas dari aspek ketidaknyamanan, tentunya dengan derajat yang berbeda-beda. Bagi mereka yang berpenghasilan rendah, aspek survival akan lebih mengemuka dalam melakukan perjalanan. Sedangkan bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke atas, perjalanan pada waktu, ruang, dan moda yang sama (kendaraan pribadi) biasanya akan menyebabkan kemacetan, dan berujung pada ketidaknyamanan.

Kondisi transportasi yang masih belum memadai, kecelakaan yang kerap terjadi, dan meningkatnya permintaan layanan transportasi yang terjangkau sebagai akibat kenaikan BBM, paling tidak memunculkan pertanyaan kunci "bagaimanakah format transportasi untuk rakyat yang ideal?" Ke depan, harus ada strategi transportasi secara tegas memperlihatkan arah dan kebijakan yang akan diambil dalam menjawab kebutuhan dasar pelayanan transportasi yang merupakan hak aksesibilitas individu. Dengan memerhatikan kemampuan keuangan negara, hak-hak dasar penduduk atas layanan transportasi dasar ini diharapkan akan dapat dipenuhi secara bertahap. Diperlukan posisi politik pemerintah yang tegas dan pelaksanaan strategi dan program secara partisipatif dengan pelibatan masyarakat secara langsung secara transparan dan akuntabel. Pengembangan transportasi berbasis masyarakat akan dapat mempercepat perwujudan pembangunan transportasi yang berkelanjutan, ketika masyarakat ditempatkan sebagai subjek dan bukan objek dalam membangun transportasi.

<Penulis adalah Peserta PPSDMS Nurul Fikri Angkatan II Regional IV Surabaya dan menjabat sebagai Presiden BEM ITS Periode 2007-2008>

Pendidikan Nasional Kini Berada Di Ujung Tanduk

Oleh Nur Cholis Dwi Saputro

          Namun selama perjalanan negara ini, sebagaimana yang diketahui bersama bahwasanya belum tercipta sebuah Sistem Pendidikan Nasional yang mapan. Kebanyakan kenbijakan-kebijakan terkait pendidikan nasional akan selalu berganti seiring dengan pergantian pemegang otoritas di bidang Pendidikan. Perubahan  klurikulum untuk Sekolah Menengah dalam waktu yang singkat telah mewarnai pula sejarah pendidikan nasional.

Kondisi tersebut semakin parah semenjak dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  yang menimbulkan beberapa permasalahan baru dalam dunia pendindikan. Khususnya pada Pasal 53 dalam Undang-Undang tersebut yang menjadi dasar  pijakan perumusan RUU BHP yang kental dengan semangat gerakan privatisasi kampus guna memperkuat dasar hukum Perguruan Tinggi  Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) yang cacat secara hukum karena hanya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah saja. Gerakan privatisasi kampus yang telah dimulai dengan adanya PTBHMN diperluas lagi dengan ditambanya sektor Pendidikan Dasar dan Menengah juga menjadi sasaran gerakan privatisasi dalam dunia pendidikan.

          RUU BHP yang banyak mengundang kontroversi hingga saat ini tidak membuat para penyusunya untuk berubah haluan. Kesan yang muncul akhirnya terhadap RUU BHP adalah proses tambal sulam saja. Hal ini terjadi hingga munculnya draf RUU terakhir yang akhirnya disosialiasikan pertengahan bulan Desmber lalu yang masih menimbulkan banyak permasalahan baru.

Permasalahan tentang RUU BHP yang tidak kunjung selesai hingga saat ini  diperparah lagi dengan disahkanya UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang diterjemahkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 77 tahun 2007. Perpres 76 menerangkankan tentang kriteria han persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan Perpres 77 yang menerangkan tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Dalam Perpres 77 menyebutkan bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah , Perguruan Tinggi dan Pendidikan Non-Formal termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal.

          Serangkaian belenggu perundang-undangan dan perpres telah menjerat sistem pendidikan nasional saat ini. Kondisi tersebut diatas jelas tidak dapat dibiarkan berlangsung karena akan mengantarkan dunia pendidikan ini selayaknya barang dagangan dipasar, pihak yang mampu membeli akan mendapatkannya sedangkan yang tidak mampu hanya akan melihat dn berangan-angan saja. Selain itu pintu masuknya pengaruh asing dalam penentuan kebijakan Pendidikan Nasional akan semakin terbuka lebar. Proses diskriminasi secara halus akan semakin merambah tidak jauh beda dengan zaman penjajahan dimana hanya anak para ningrat saja dapat merasakan pendidikan. Kondisi ini akan semakin memperlambat usaha peningkatan kualitas SDM yang ada di Indonesia karena salah satu pilar yang menyokongnya telah dirobohkan dengan kebijakan privatiasi dunia pendidikan menuju sitem yang liberal dan kapitalis. Seyogyanyalah pemerintah segera mengambil langkah bijak untuk segera menyelesaikan kondisi ini dengan menjalankan amanah  konstitusi dasar di negara ini demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

< Penulis adalah Penerima Beasiswa PPSDMS Nurul Fikri dan Mahasiswa Berprestasi  I Fakultas Teknologi Industri ITS>

2. Motivasi melalui sentuhan rohani

3. Motivasi melalui sentuhan psikologi

4. Motivasi sukses

5. Motivasi diri